MenPanRB Akan memverifikasi data honorer K2 yang bisa ikut CPNS 2018

---

=== REKOMENDASI UNTUKMU ===

---

Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan kementeriannya akan memverifikasi data 438 Ribu Pegawai honorer kategori 2 (K2) dan akan mencocokkannya dengan undang-undang Guru, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Peneriman Seleksi Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2018).

"Tentu (kesepakatan) ini tidak melanggar undang-undang. Secara politis sudah disepakati. Secara teknis saya akan melakukan verifikasi bahkan validasi data, sehingga diharapkan tidak terjadi penggelembungan data seperti tahun-tahun sebelumnya" ujar MenpanRB (Source : Tribunnews)

Asman juga mengatakan

"Nanti akan ada tahapan berikutnya, mana yang bisa ikut tes, mana yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K, maupun tidak" ujar Asman (MenPanRB) selepas rapat bersama DPR dan sebelas Kementerian di Kompleks Parlemen. Jakarta, Senin, 23 Juli 2018 (source : tempo)

Asman (MenPanRB) tidak menjelaskan secara detail langkah pemrintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer K2 itu.
"Karena rapatnya tertutup,jadi saya enggak bisa menyampaikan secara teknis runtut" kata Asman. Ia juga beralasan masih harus berkomunikasi dengan kementrian-kementrian terkait.

Akan tetapi dia (Asman) menegaskan sesuai dengan peraturan yang ada, setiap tenaga kerja honorer K2 yang hendak menjadi seorang PNS  harus melalui seleksi CPNS. dan pegawai honorer yang berusia diatas 35 tahun bisa dimasukkan dalam kategori P3K.

Dalam penerimaan CPNS 2018, menurut asman, persoalan pegawai honorer K2 bukanlah barang baru. Persoalan itu sudah ada sejak tahun 2005 dan belum rampung juga meskipun sempat ada solusi dari pemrintah.
 "Masih menyisakan masalah yaitu adanya lebih dari 430 ribu orang yang masih menganggap dirinya itu merupakan bagian dari K2 yang tidak diselesaikan" Ujar Asman (MenPanRB).

Sebelumnya, pada hari senin 23 juli 2018 para pegawai honorer K2 berunjuk rasa didepan gedung DPR RI. mereka menuntut untuk dijadikan seorang PNS.


Source : Tempo.co | Tribunnews.com